Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman saat rapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT. Inalum, PT. BAI, PT. Antam, dan PT. Pembangunan Perumahan, Selasa (20/9/2022). Foto: Oji/nvl

Komisi VII DPR RI memandang penting proyek Smelter Grade Alumina Refinary (SGAR) yang sedang dilakukan PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI) untuk pemberdayaan ekonomi di Kalimantan Barat. Proyek itu juga akan mendorong hilirisasi mineral nasional dan akan berpotensi mendongkrak pendapatan negara.

Demikian mengemuka pada rapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT. Inalum, PT. BAI, PT. Antam, dan PT. Pembangunan Perumahan, Selasa (20/9/2022), di DPR, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman itu beragendakan pembicaraan proyek pembangunan smelter oleh PT. BAI.

"Komisi VII DPR RI bersama-sama dengan Dirut PT. Inalum dan PT. Antam bersepakat bahwa proyek SGAR PT. BAI adalah proyek yang sangat strategis untuk pemberdayaan ekonomi daerah Kalimantan Barat dan mendorong perkembangan hilirisasi mineral di seluruh Indonesia serta peningkatan pendapatan negara," kata Maman saat membacakan poin kesimpulan di akhir rapat.

Komisi VII DPR, lanjut Maman, juga mendorong percepatan integrasi PT. BAI dengan PT. Inalum untuk memproduksi bahan baku alumunium yang ada di Sumatera Utara. Pada bagian lain, Komisi VII sepakat dengan PT. BAI untuk melakukan terminasi kontrak kepada konsorsium Engineering Procurement and Construction (EPC) yang terdiri dari China Aluminum International Engineering Corporation Limited (Chalieco) dan PT. Pembangunan Perumahan.

"Jika hingga 20 Oktober 2022 tidak tercapai kesepakatan, ada potensi kehilangan kesempatan pendapatan sebesar USD25-30 juta per bulan akibat keterlambatan penyelesaian proyek SGAR tersebut," urai Maman lagi. Selanjutnya, agar proyek SGAR ini dapat terealisasi, Komisi VII DPR menyerukan kepada PT. Inalum, PT. Antam, dan PT. BAI segera menyiapkan rencana cadangan bila sudah terjadi terminasi kontrak EPC dari konsorsium Chalieco dan PT. Pembangunan Perumahan. (mh/aha)